Die Arzneimittelzulassung und der Aufnahmeprozess zur Kostenerstattung sollen die Entwicklung und Vermarktung von pharmazeutischen Innovationen mit Patientennutzen nicht behindern, zugleich aber die Wirtschaftlichkeit der Arzneimittelversorgung für die Kostenträger nicht gefährden. Eine Anpassung der Verfahren an die Merkmale personalisierter Arzneimittel erscheint notwendig. Dabei ist allerdings zu fragen, ob eine ungerechtfertigte Privilegierung erfolgt. In den USA und in der EU werden die jeweiligen Zulassungsverfahren für Arzneimittel und Tests schrittweise angepasst und integriert. Zulassung und Erstattungsentscheidungen sollen koordiniert werden. Eine Privilegierung, wie bei Arzneimitteln (...) für seltene Indikationen (Orphan Drugs), findet jedoch für personalisierte Medizin nicht statt. Es bestehen keine unzumutbaren Hürden für die Hersteller. Zurückhaltung bei der Entwicklung innovativer Produkte wäre deshalb nicht gerechtfertigt. (shrink)

Using placebos in day-to-day practice is an ethical problem. This paper summarises the available epidemiological evidence to support this difficult decision. Based on these data we propose to differentiate between placebo and “knowledge framing”. While the use of placebo should be confined to experimental settings in clinical trials, knowledge framing — which is only conceptually different from placebo — is a desired, expected and necessary component of any doctor-patient encounter. Examples from daily practice demonstrate both, the need to investigate the (...) effects of knowledge framing and its impact on ethical, medical, economical and legal decisions. (shrink)

Our Associate Editor for Austria describes the unique national features which underlie the recent development of modern business ethics in his country. Univ.‐Prof. Dr Franz Rupert Hrubi is a member of the Abteilung für Philosophie, the University of Economics and Business Administration, A 1090 Vienna, Schlagergasse 6, Austria.

Berikut ini diperkenalkan tiga buku yang ditulis oleh para dosen Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi Widya Sasana di Malang tentang bagaimana Gereja Katolik perlu menempatkan diri dalam ruang publik Indonesia. Fokus buku pertama, tulisan Prof. Dr. Armada Riyanto (2014), adalah ajaran sosial Gereja Katolik, jadi ajaran mengenai bagaimana Gereja Katolik memahami panggilannya dalam masyarakat yang sekaligus menjadi ruang publiknya. Sepintas alur buku ini dapat mem- bingungkan karena penulis suka melancong ke pelbagai bidang sam- pingan, apalagi ia tidak menjelaskan susunan (...) bukunya. Namun kekaya- an buku ini justru terletak dalam luasnya acuan, penjelasan pelbagai latar belakang, serta perhatian pada konteks-konteks ajaran sosial Gereja yang diangkat penulis. Dengan demikian pembaca dibantu dalam mencari bagaimana umat Katolik Indonesia dapat memberikan sum- bangannya bagi bangsanya dalam segala pergulatannya. Bagian kedua, mulai dari bab ke-10, memasuki situasi umat Katolik Indonesia sebagai minoritas yang sepertinya masih “kurang memiliki” (187). Bertolak dari catatan bahwa waktu Congregatio Missionis (Romo-romo CM) mengam-bil alih wilayah Jawa Timur dari romo-romo Yesuit hanya ada 40 umat Katolik Jawa tercatat (hal. 203), bab 11 menjelaskan kesulitan yang dialami Gereja Katolik sejak dari permulaan abad ke-19 dalam bergiat di Hindia Belanda. Namun kemudian dijelaskan bagaimana orang Katolik Jawa, di antara- nya Pak Kasimo, sebelum Kemerdekaan sudah berjuang sebagai nasionalis Indonesia tulen. Bagian ketiga, dimulai dari bab 12, membahas sifat dialogal ajaran sosial Gereja dalam pelbagai dimensi. Bahwa iman dan teologi Gereja secara hakiki bersifat dialogal merupakan kesadaran teologis (dan sosiologis) baru. Daripada hanya berpegang teguh pada suatu ajaran yang sudah membatu menjadi tradisi, lalu dibawa begitu saja ke dalam dunia, Gereja menyadari bahwa iman maupun teologinya selalu bergerak dalam medan masyarakat di mana Gereja berhadapan dengan segala macam pemikiran dan tanta-ngan. Dengan sifat dialogal dimaksud bahwa iman dan teologi Gereja mau tak mau terwujud dalam menghadapi tantangan-tantangan itu. Kekuatan buku Prof. Armada ini adalah bahwa ia menempatkan ajaran sosial Gereja yang pokok-pokoknya sudah sering diuraikan ke dalam pelbagai konteks, dengan implikasi-implikasi dan acuan pada pelbagai pengalaman Gereja. Pembaca menemukan banyak petunjuk bagaimana ajaran sosial Gereja Katolik dapat menjadi inspirasi bagi umat Katolik Indonesia. Ada juga beberapa kelemahan. Tidak ada daftar nama. Dan barangkali cakupan uraiannya terlalu luas. Misalnya uraian panjang lebar tentang paham Platon dan Aristoteles tentang keadilan sebenarnya kurang relevan, begitu pula uraian tentang perkembangan pemikiran filosofis tentang demokrasi. Padahal pertanyaan sangat relevan, yang muncul di banyak negara, bagaimana sebuah minoritas berpartisipasi dalam sistem demokrasi tidak didiskusilan. Mengapa fungsi suatu Partai Katolik di Indonesia tidak diangkat, padahal seku- rang-kurangnya sudah tiga kali menjadi debat besar dan panas dalam umat Katolik Indonesia: 1960 di zaman demokrasi terpimpin, 1971 sesudah pemilihan umum pertama di bawah presiden Suharto, dan 1999 di masa reformasi. Betul, persepsi “kemiskinan struktural” dibuka dengan Rerum Novarum (h. 24), tetapi istilah itu sendiri tidak ditemukan di dalamnya, melainkan berasal dari teologi pembebasan. Karena penulis menganggap “pluralisme” tak punya arti di luar “pluralitas,” penulis tidak masuk ke dalam kontroversi tajam tentang pluralisme di Indone- sia. Fatwa MUI tentang pluralisme tidak didiskusi-kan. Uraian panjang tentang pendidikan Katolik yang sangat optimis tinggal normatif. Padahal dalam kenyataan Gereja Katolik, juga di Indonesia, biasanya justru mempertahankan pegangan eksklusif atas pendidikan. Dalam kaitan ini seharusnya penolakan UU Sisdiknas — dengan keharusan memberikan pelajaran agama kepada para siswa sesuai dengan agama mereka — oleh sebagian besar penanggap Katolik didiskusikan. Namun kekurangan-kekurangan ini tidak menghilangkan bahwa buku ini amat memperkaya pustaka Katolik berbahasa Indonesia tentang panggilan Gereja, juga panggilan Gereja Indonesia, dalam masyarakat (Franz Magnis-Suseno, Guru Besar Ilmu Filsafat Emeritus, Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta). (shrink)

„Rechtsgefühl“ kann das individuelle Gerechtigkeitsempfinden, das Judiz der Richterin im Entscheidungsfindungsprozess, das emotionale Aufbäumen der unterlegenen Partei nach der Entscheidung, eine kollektive Rechtsüberzeugung bezeichnen. Verweise auf das „Rechtsgefühl“ werden oft genutzt, um Rechtssysteme oder einzelne Rechtsakte von innen oder von außen zu legitimieren oder zu delegitimieren. Als sozialer Kompass und normative Rechtfertigung versagt „Rechtsgefühl“ dagegen, wenn es mit zahlreichen gegenläufigen Rechtsgefühlen konkurriert. Dieser Frage nach dem Stellenwert divergierender Rechts- und Gerechtigkeitsempfindungen gehen die in diesem Band versammelten Beiträge aus praktischer, theoretischer (...) und historischer Perspektive nach. Mit Beiträgen von Prof. Dr. Gabriele Britz, Prof. Dr. Jeanne Gaakeer, Prof. Dr. Thorsten Keiser, Prof. Dr. Sylvia Kesper-Biermann, Prof. Dr. Frans-Willem Korsten, Prof. Dr. Greta Olson und Prof. Dr. Franz Reimer. (shrink)

Zusammenfassung: Fehlinterpretierte Dokumente und ignorierte physikalische Fakten: Die Geschichte von,Hitlers Atombombe‘ muss korrigiert werden. Warum haben die deutschen Physiker während des Zweiten Weltkriegs keine Atombombe entwickelt? Seit mehr als 25 Jahren sind sich die Historiker einig, dass die deutschen Physiker wussten, wie eine Atombombe gebaut werden muss, dass aber ein Programm wie das amerikanische Manhattan‐Projekt zu ihrer Realisierung in Deutschland, erst recht während des Krieges, unmöglich war. Eine genaue Analyse aller erhaltenen Original‐Dokumente über die Arbeit an der Atombombe während des,Dritten (...) Reichs‘ zeigt jedoch erhebliche Fehler der Autoren durch unvollständige Analyse der Dokumente, falsches Verständnis naturwissenschaftlicher Erläuterungen und Ignorieren physikalischer Fakten. Es wird nachgewiesen, dass die deutschen Physiker bis zum Ende des Krieges nicht bemerkt hatten, dass eine Atombombe nur mit schnellen Neutronen realisiert werden kann. Nur Heisenberg hatte das richtige Prinzip spät erkannt, es aber nicht eindeutig kommuniziert und auch in keiner Weise physikalisch vertieft. Die physikalisch korrekte Interpretation der Dokumente zeigt, dass die deutschen Physiker während des Krieges erfolglos versuchten, einen Reaktor zu entwickeln, der auch eine Voraussetzung für den Bau einer Plutonium‐Bombe gewesen wäre. Aber sie wussten nicht, wie eine Bombe realisiert werden kann, weil sie nie an einer realistischen Theorie der Atombombe gearbeitet hatten. Summary: Misinterpreted Documents and Ignored Physical Facts: The History of ‘Hitler's Atomic Bomb’ needs to be corrected. Why have the German physicists not developed an atomic bomb during World War II? For more than 25 years, the historians agree that they knew how to build the bomb, but that a bomb‐development programme of the size of the US‐Manhattan‐Project would not have been possible in wartime Germany. A detailed analysis of all preserved documents on the German atomic bomb research during the ‘Third Reich’, however, reveals considerable mistakes by the authors due to incomplete analysis of documents, misinterpretations of scientific explanations and ignoring of physical facts. It is shown that until the end of the war the German physicists did not know that an atomic bomb can only be made with fast neutrons, except Heisenberg, who, however, discovered it rather late, did not communicate it clearly and did not study any bomb physics. The physically correct interpretation of the documents reveals that the German physicists worked unsuccessfully on a reactor, which would have been a prerequisite for a plutonium bomb. But they did not know how to build a bomb because they never worked on a realistic bomb theory. (shrink)

Der Einsatz empirischer Forschungsmethoden in der Medizinethik hat zu Forderungen nach einem gewandelten Selbstverständnis der Medizinethik geführt, die sich mehr als eine integrierte Disziplin aus Sozialwissenschaften und Ethik verstehen solle. Dagegen wird hier die These vertreten, dass über Sinn und Unsinn des Einsatzes empirischer Methoden zunächst eine moralphilosophische Diskussion erforderlich ist. Medizinethiker müssen ausweisen können, welche empirischen Forschungsresultate zur Beantwortung normativer Fragen erforderlich sind. Ein solcher Ausweis beruht seinerseits jedoch auf normativen Annahmen, die ihrerseits moralphilosophischer Legitimation bedürfen. Der Beitrag untersucht (...) daher den Einsatz empirischer Methoden in der Medizinethik im Hinblick auf Verhältnis von ethischem Grundlagendiskurs und Methodologie der angewandten Ethik. Abschließend wird gefragt, ob nicht ein Großteil von empirischen Studien in der Medizinethik aus forschungsethischen Gründen problematisch ist. (shrink)

Türkiye’de modernleşme süreci Avrupa’da ve dünyada yaşanan modernleşme sürecine paralel şekilde gelişmiştir. Bu sürecin anlaşılması, son dönem Osmanlı tarihinden günümüze kadar uzun soluklu bir okuma çabası ve detaylı bir bakış açısı gerektirmektedir. Bu çalışmada başlangıcından itibaren sürecin daha iyi anlaşılabilmesi için modernite kavramları, tarihsel dinamikleri ve Osmanlı modernleşmesinin tarihsel dönemleri ele alınarak modernleşmenin ve modernleşme sürecinde din anlayışlarının oluşum süreci değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda araştırmada Osmanlı’nın küresel bir güç olmaktan uzaklaşması, yenilik girişimleri, modernleşme sürecinde öne çıkan akımlar, temsilcileri ve din anlayışları, (...) modernleşme-din ilişkisi, modernleşme sürecindeki siyasi ve ideolojik telakkiler ile dini düşüncenin seyrinde yaşanan değişim ve tüm bu sürecin toplum yapısı üzerindeki etkileri ele alınmıştır. (shrink)

Ethical conflicts have always been connected with new techniques of reproductive medicine such as in-vitro fertilization. The fundamental question is: When does human life begin and from which stage of development should the embryo be protected? This question cannot be solved by scientific findings only. In prenatal ontogenesis there is no moment during the development from the fertilized oocyte to a human being which could be recognized as an orientation point for all ethical problems connected with the question of the (...) right to dispose of prenatal life (interruption of pregnancy, research on embryos). The protection of an individual human life must be valid for all in the same manner and from the very beginning on. It must not depend on value judgments or on stages of development, so-called grades of humanity, because these would then become selection criteria. Procreated life must have the right to be born. These were the essential ethical arguments which led to the German Embryo Protection Law. (shrink)

Versuche zur Geschlechtswahl bei der Befruchtung führten in jüngerer Zeit zu anwendbaren, wenngleich noch eingeschränkt erfolgssicheren Techniken. Deren ethische und rechtliche Bewertungen stehen im Mittelpunkt dieser Abhandlung. In Gesellschaften und Kulturen mit traditioneller Bevorzugung männlicher Nachkommenschaft gibt es einerseits ein starkes Interesse für die Geschlechtswahl, andererseits wird in einigen westlichen Ländern der vorgeburtlichen Geschlechtswahl sehr geringe praktische Bedeutung beigemessen. Dabei unterscheidet sich die Verfügbarkeit der entsprechenden reproduktionsmedizinischen Verfahren von freier Zugänglichkeit zu allen Methoden (Präimplantationsdiagnostik, Spermatozoentrennung usw.) des Fortpflanzungsmedizinmarkts (USA) bis (...) hin zu strenger Reglementierung (Deutschland). Es wird anhand der wissenschaftlichen Literatur der Frage nachgegangen, welche für die Begründung rechtlicher Regelung beachtlichen sozialen oder gesundheitlichen Gefährdungen durch präkonzeptionelle Geschlechtswahl verursacht werden könnten, und welche Gründe es andererseits für die Zulässigkeit sozial motivierter präkonzeptioneller Geschlechtswahl gibt. (shrink)

Der Einsatz von Psychopharmaka im Altenpflegeheim unterliegt aufgrund institutioneller und struktureller Besonderheiten dieses Versorgungsbereiches, aber auch aufgrund der großen Abhängigkeit und Vulnerabilität eines großen Teils der Altenpflegeheimbewohner in besonderer Weise der Gefahr, in inadäquater und missbräuchlicher Weise durchgeführt zu werden. Die Beachtung der ethischen Grundprinzipien des Wohltuns und des Nichtschadendürfens sowie des Respekts vor der Autonomie der Bewohner (bzw. der Patienten) sollte für alle an der Versorgung unmittelbar und mittelbar Beteiligten handlungsleitend sein. Zum Schutz der Heimbewohner, aber auch mit dem (...) Ziel die Versorgungsqualität in diesem Bereich nachprüfbar zu verbessern, werden in diesem Beitrag Kriterien zur Definition einer inadäquaten bzw. adäquaten Anwendung von Psychopharmaka explizit formuliert, sowie deren Implementierung in prozessorientierte Handlungsalgorithmen und Behandlungsleitlinien vorgeschlagen. Darüber hinaus sollen die Möglichkeiten und Grenzen nicht-pharmakologischer, psychologischer Interventionen als Alternative zur Psychopharmakamedikation diskutiert und hinsichtlich ihrer ethischen Implikationen reflektiert werden. (shrink)

O artigo apresenta uma analise a partir da renovação eclesiológica do Vaticano II, em seguida apresenta a pneumatologia como origem desta renovação. A comunhão na Igreja só será possível através do Espírito Santo.

To say that the liturgy is a question of faith means that your object is transcendent and has to do with God and with one unique feature, ie, the very act of celebrating an act of faith. The liturgy is not only motivated by faith, but it is their faith in words, which is a very peculiar dimension.

Das belgische Parlament verabschiedete am 28. Mai 2002 das Euthanasiegesetz. Hierdurch wurden die verschiedenen Pflegeeinrichtungen mit einem neuen rechtlichen Rahmen konfrontiert. Das neue Gesetz lässt Euthanasie unter bestimmten Voraussetzungen zu. Dieser Beitrag möchte einige Orientierungspunkte für einen vertretbaren Umgang mit dem Euthanasiegesetz in katholischen Pflegeeinrichtungen liefern. Als Ausgangspunkt hierfür gilt der Grundsatz, dass alles Mögliche getan werden muss, um dem Sterbenden und seiner Umgebung den nötigen Beistand und die bestmögliche Betreuung zu geben und seinem Verlangen nach einem menschenwürdigen Lebensende entgegenzukommen. (...) Wird um Euthanasie gebeten, so entscheiden sich die katholischen Pflegeeinrichtungen Belgiens für die palliative Filterprozedur. Bevor hier die Konturen einer solchen Sorge für ein menschenwürdiges Lebensende umrissen werden, werden zunächst einige fundamentale Annahmen zum Menschsein und dem Wert der Autonomie inhaltlich beleuchtet. Der Autor stützt sich hierfür auf eine relationale Auffassung der Person, wie diese innerhalb der personalistischen Strömungen der Ethik entwickelt wird. (shrink)

Eine patientengerechte Versorgung ist ein hohes Ziel. Unangemessene Behandlung wie Unter- oder Überversorgung zu erkennen und zu vermeiden, stellt Ärztinnen/Ärzte und Pflegende am Krankenbett vor schwierige Entscheidungen. Hier ist die Entwicklung von praxistauglichen Orientierungshilfen angezeigt, die wissenschaftlichen Kriterien genügen und nicht allein auf Konsens beruhen. Die vorliegende Arbeit versucht, zentrale Normen zur Vermeidung von Über- und Unterversorgung zu formulieren und theoretisch zu fundieren. Dafür wird auf Basis einer Interessen-basierten Ethik eine Graduierung der Autonomie vorgenommen, indem zwischen schwacher und starker Autonomie (...) unterschieden wird. (shrink)

The purpose of this article is to demonstrate the limitation that the Latin language represents in the Code of Canon Law. In fact, the opinion advocated in the present text is that a modern tongue, like English, an international means of communication, could be more proper for the Code, since, nowadays few persons know Latin, even among the experts, and the Code is addressed to the entire people of God (lay and clergy), being the juridical instrument to put into practice (...) the Vatican II. (shrink)

The placebo drug reactions from controlled trials were studied for the first time systematically for efficacy and the safety in drug data pooled from randomized, placebo-controlled, multicentre studies. Results: The efficacy of placebo on clinical symptoms and outcome varied between the therapeutic indications. However, no placebo effects on laboratory values, as e.g. blood glucose or Hb1c in diabetics, were noted. The frequency and type of placebo-induced adverse reactions also varied between indication groups. The placebo side effect profile was largely similar (...) to the side effect profile of the active treatment. The mechanisms of placebo effects are manyfold and varied (e.g. endorphin release, conditioning), much lacks explanation. Conclusion: Since the prescription of non-evidence based medicines (= pseudoplacebos) may clearly also result in serious adverse effects, such practice may not only be non-beneficial but may even be harmful. In clinical research, the judicious use of placebo remains essential to establish the efficacy and safety, safeguarding that patients receiving placebo will not be subject to harm and are fully informed. (shrink)

Während die terminale Sedierung neueren niederländischen Erhebungen zufolge bereits in mehr als 5% aller Sterbefälle zur Leidensminderung am Lebensende angewandt wird, sind viele der durch dieses Verfahren aufgeworfenen begrifflichen und ethischen Fragen weiterhin offen. Kontrovers ist insbesondere die begriffliche Einordnung der Kombination von terminaler Sedierung und Behandlungsabbruch sowie die Frage nach den dafür einschlägigen ethischen Kriterien. Ausgehend von einer Analyse von drei Szenarien mit unterschiedlicher kausaler Rollenverteilung argumentiere ich dafür, den Standardfall der Kombination von terminaler Sedierung und Behandlungsabbruch unter die (...) Kategorie der „passiven Sterbehilfe“ zu subsumieren und für sie dieselben ethischen Kriterien wie für den Behandlungsabbruch allein gelten zu lassen. Eine tentative vergleichende Bewertung ergibt, dass die terminale Sedierung als ultima ratio der Leidensminderung am Lebensende gegenüber der Alternative des assistierten Suizids insgesamt als ethisch vorzugswürdig gelten sollte, ohne jedoch die Alternative des assistierten Suizids als in toto unzulässig erscheinen zu lassen. (shrink)

Der Beitrag fragt nach dem Stellenwert des Normalitätsbegriffs im Diskurs der Behinderung. Ausgangspunkt ist die These, dass Normalität und Normativität analytisch voneinander getrennt werden müssen. In der heutigen Normalisierungsgesellschaft existieren sowohl wertbezogene, präskriptive ("normative") als auch statistisch fundierte, deskriptive ("normalistische") Normen. Außerdem lassen sich zwei Normalisierungsstrategien kennzeichnen: ein starr ausgrenzender, normierender Ansatz ("Protonormalismus") und eine flexible, normalisierende Strategie ("flexibler Normalismus"). Auf dieser theoretischen Folie wird diskutiert, ob sich im behindertenpolitischen Diskurs und in sozialpolitischen Konzepten Tendenzen der flexiblen Normalisierung auffinden lassen. (...) Der Schwerpunkt des Beitrags liegt auf einer normalitätstheoretischen Analyse der beiden Klassifikationsmodelle der Weltgesundheitsorganisation. Die "International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps" (ICIDH 1980) blieb noch der wertbezogenen Normativität verhaftet. Dagegen stellt die "International Classification of Functioning, Disability and Health" (ICF 2001) die normalistische (Vergleichs-)Norm ins Zentrum und formuliert das Gebot der Selbstnormalisierung. (shrink)

Este artigo analisa a situação de diversidade de religiões em que o mundo se encontra hoje, e o caminho que a Igreja encontrou para o diálogo, a partir do impulso dado pelo Vaticano II, e agora assumido também pela V Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano e do Caribe, realizada em Aparecida.